Bersinergi, Biro Hukum bersama BPHN dan Kantor Wilayah KemenkumHAM Bengkulu Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Kamis-Jumat (23-24 Juni 2022), bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara oleh tim gabungan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

Pada hasil monitoringnya, tim dari Analis Hukum BPHN, Faizal Yusuf, S.H. menyampaikan bahwa API JDIH Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat disinkronisasi dengan JDIH Nasional sehingga produk hukum yang telah dipublikasi tidak terintegrasi dengan website JDIH Nasional. Untuk itu, dilaksanakan update API oleh tim dari Biro Hukum Provinsi Bengkulu beserta Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Utara sehingga akhirnya produk hukum yang telah diupload bisa tersinkronisasi dan terintegrasi kembali dengan JDIH Nasional.

Di akhir kunjungannya, tim monev gabungan menyampaikan kepada Sub Koordinator Dokumentasi dan Sosialisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Utara, Noprian Syaputra, S.H., M.H. agar terus mengupdate koleksi produk hukum dan memaksimalkan perpustakaan hukum dengan melibatkan Dinas Perpustakaan setempat.

Share this :