ASPEK YURIDIS FORMAL PEMBATALAN PERATURAN BUPATI/ WALIKOTA OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Oleh: AHMAD MEDAPRI, S.H., M.Eng., M.I.D.S.

Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal di Negara kita dan merupakan Produk Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Kepala Daerah atau biasa disebut Perkada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 8 membunyikan Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan yang sah dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Secara teknis, tahapan dan prosedur pembentukan Perkada diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.