Kamis, 28 September 2023 jdih.bengkuluprov@gmail.com
Detail Berita
Senin, 01 April 2019 | admin | Dilihat : 1942 kali

[Roadshow] Pendataan dan Pembinaan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan JDIH Tahun 2018 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam rangka pelaksanaan pembentukan basis data dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dengan pusat JDIHN di Provinsi Bengkulu, dari 26 anggota hanya ada 10 (sepuluh) website JDIH yang terbentuk dan hanya 2 (dua) website JDIH yang terintegrasi dengan JDIHN, yaitu Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu dan Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu. Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu selaku Unit Kerja yang bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum di Provinsi Bengkulu melaksanakan pendataan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terkait percepatan pembentukan basis data dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dengan website JDIHN ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Pada hari Kamis dan Jumat, 28 s.d 29 Maret 2019, telah dilaksanakan pendataan dan pembinaan pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang di Kepahiang. Di ruang Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang, Tim Teknis JDIH diterima oleh Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bapak Armadan Widodi, S.H., M.H. Beliau menyatakan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang sudah mempunyai Website JDIH,dengan alamat; jdih.kepahiangkab.go.id, namun aplikasi yang digunakan untuk Website JDIH adalah aplikasi standar yang dipublikasikan oleh BPHN pada tahun 2012, sehingga saat ini Website JDIH belum dapat terintegrasi dengan Website Pusat JDIH Nasional. Hal ini disebabkan adanya error saat proses hosting website sehingga tidak bisa melakukan upload data karena tidak terkoneksi dengan database. Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi persoalan sehingga JDIH Pemerintah Kabupaten Kepahiang masih menunggu aplikasi terbaru dari BPHN (Aplikasi ILDIS) untuk bisa dipakai di Website JDIH Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan Tim Pengelola Website JDIH di  Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang belum mempunyai tenaga berbasis  IT.

Menanggapi hal tersebut, dijelaskan oleh Tim Teknis JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa aplikasi standar BPHN Tahun 2012 sebaiknya tidak digunakan lagi karena standar metadatanya sudah banyak pengembangan dan secepatnya mengembangkan aplikasi Website JDIH sesuai standar teknis dan standar konten, serta sesuai fitur terbaru. Apabila ada keterbatasan anggaran agar sesegera mungkin berkoordinasi dengan BPHN untuk mendapatkan aplikasi ILDIS dimaksud atau dengan menggunakan aplikasi standar JDIH yang dikembangkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu. Selain itu juga disarankan dalam pembentukan tim pengelola website JDIH agar mengalokasikan tenaga yang mempunyai latar belakang pendidikan berbasis IT. Lalu jika nantinya Website JDIH Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah selesai dikembangkan dan siap untuk diintegrasikan, maka pihak Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu sebagai Pusat JDIH di Provinsi Bengkulu akan melakukan koordinasi kembali dengan Bagian Hukum Kabupaten Kepahiang, untuk membantu melakukan proses Integrasi dengan Website Pusat JDIH Nasional.

Kemudian di ruang Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang, Tim Teknis JDIH dari Provinsi Bengkulu diterima oleh Kasubbag. Hukum, M. Haikal, SAP. Dari keterangannya dinyatakan bahwa Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang belum mengetahui tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dan urgensi JDIH sebagai basis data nasional serta belum ada tenaga berbasis IT, sehingga diharapkan agar mempelajari dan memahami Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang  Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dan secepatnya membangun Website JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang, bila memungkinkan bisa terbentuk di Tahun 2019 ini dengan menganggarkan pada APBD Perubahan serta berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu sebagai Pusat JDIH di Provinsi Bengkulu apabila terdapat kesulitan atau hal-hal yang kurang jelas terkait pembangunan Website JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.


Share this :
Cari Produk Hukum
Area Pengunjung

Forum Diskusi

User Guide

Site Map

Arsip Berita
Nilai Kami!