Detail Berita

[Artikel] Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat
Oleh : Yuniko Fitrian, S.H.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Bengkulu
Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas di konstitusi sehingga membuat kita seharusnya mempunyai budaya hukum. Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional, dan untuk mewujudkannya tentu tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.
Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat, budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait hukum itu sendiri. Masyarakat cenderung melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, atau contoh lain tidak suka membawa kasus yang dihadapi ke pengadilan.
Baca selengkapnya di tautan ini
Share this :
Cari Produk Hukum
Area Pengunjung
Arsip Berita
- 2023
- Desember (0)
- November (0)
- Oktober (0)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (0)
- Juni (0)
- Mei (1)
- April (1)
- Maret (0)
- Februari (1)
- Januari (0)
- Desember (0)
- 2022
- Desember (0)
- November (0)
- Oktober (2)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (0)
- Juni (2)
- Mei (0)
- April (1)
- Maret (1)
- Februari (2)
- Januari (0)
- Desember (0)
- 2021
- Desember (2)
- November (4)
- Oktober (1)
- September (6)
- Evaluasi Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Administrasi
- Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah
- Perda Provinsi Bengkulu tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
- Pemprov Bengkulu Susun Perda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Interviu Evaluasi Mandiri SPBE terkait Layanan JDIH diusulkan Berada pada Level 4
- Penyusunan Regulasi Terkait Tata Cara Penyampaian Informasi Publik
- Agustus (1)
- Juli (1)
- Juni (1)
- Mei (0)
- April (1)
- Maret (3)
- Februari (2)
- Januari (1)
- 2020
- Desember (4)
- Putus Mata Rantai Covid-19, Pemprov Bengkulu Siapkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru
- [ARTIKEL HUKUM] Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- (((UPDATE))) Produk Hukum Daerah Provinsi Bengkulu Bulan Oktober dan November 2020
- Raperda RAPBD 2021 ‘Ketok Palu’ Jadi Perda
- November (3)
- Oktober (1)
- September (1)
- Agustus (1)
- Juli (1)
- Juni (1)
- Mei (1)
- April (1)
- Maret (1)
- Februari (0)
- Januari (0)
- Desember (4)
- 2019
- Desember (0)
- November (1)
- Oktober (2)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (2)
- Juni (0)
- Mei (0)
- April (4)
- [Roadshow] Pendataan dan Pembinaan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah
- Konsultasi dan Koordinasi Website JDIH dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
- [Roadshow] Pendataan dan Pembinaan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong
- [Roadshow] Pendataan dan Pembinaan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang
- Maret (3)
- Februari (1)
- Januari (0)
- Desember (0)
- 2018
- Desember (0)
- November (3)
- Oktober (0)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (0)
- Juni (0)
- Mei (0)
- April (0)
- Maret (0)
- Februari (0)
- Januari (0)
- Desember (0)