
Natural Bengkulu
Oleh: Miko Adiwibowo, S.H.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan bumi lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.
Kebijakan pembangunan pariwisata di Provinsi Bengkulu yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024, sebagai langkah awal kebijakan dan instrumen kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi, aplikatif dan mampu mendorong pertumbuhan kegiatan kepariwisataan yang akan menentukan arah pembangunan kepariwisataan baik dalam skala nasional maupun dalam skala regional ataupun lokal.
Baca selengkapnya disini
Share this :
- 2023
- Desember (0)
- November (0)
- Oktober (0)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (0)
- Juni (0)
- Mei (1)
- April (1)
- Maret (0)
- Februari (1)
- Januari (0)
- Desember (0)
- 2022
- Desember (0)
- November (0)
- Oktober (2)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (0)
- Juni (2)
- Mei (0)
- April (1)
- Maret (1)
- Februari (2)
- Januari (0)
- Desember (0)
- 2021
- Desember (2)
- November (4)
- Oktober (1)
- September (6)
- Evaluasi Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Administrasi
- Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah
- Perda Provinsi Bengkulu tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
- Pemprov Bengkulu Susun Perda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Interviu Evaluasi Mandiri SPBE terkait Layanan JDIH diusulkan Berada pada Level 4
- Penyusunan Regulasi Terkait Tata Cara Penyampaian Informasi Publik
- Agustus (1)
- Juli (1)
- Juni (1)
- Mei (0)
- April (1)
- Maret (3)
- Februari (2)
- Januari (1)
- 2020
- Desember (4)
- Putus Mata Rantai Covid-19, Pemprov Bengkulu Siapkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru
- [ARTIKEL HUKUM] Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- (((UPDATE))) Produk Hukum Daerah Provinsi Bengkulu Bulan Oktober dan November 2020
- Raperda RAPBD 2021 ‘Ketok Palu’ Jadi Perda
- November (3)
- Oktober (1)
- September (1)
- Agustus (1)
- Juli (1)
- Juni (1)
- Mei (1)
- April (1)
- Maret (1)
- Februari (0)
- Januari (0)
- Desember (4)
- 2019
- Desember (0)
- November (1)
- Oktober (2)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (2)
- Juni (0)
- Mei (0)
- April (4)
- [Roadshow] Pendataan dan Pembinaan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah
- Konsultasi dan Koordinasi Website JDIH dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
- [Roadshow] Pendataan dan Pembinaan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong
- [Roadshow] Pendataan dan Pembinaan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang
- Maret (3)
- Februari (1)
- Januari (0)
- Desember (0)
- 2018
- Desember (0)
- November (3)
- Oktober (0)
- September (0)
- Agustus (0)
- Juli (0)
- Juni (0)
- Mei (0)
- April (0)
- Maret (0)
- Februari (0)
- Januari (0)
- Desember (0)